Praktisi Hukum Harap Gubernur Evaluasi Kinerja Pj Bupati Parimo, Begini Tanggapan Richard

  • Bagikan
Hasbar. (Foto : Bambang)

LOCUSNEWS, PARIMO – Praktisi Hukum, Hasbar berharap Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura mengevaluasi kinerja Pj Bupati Parigi Moutong (Parimo), Richard Arnaldo. Hasbar menilai Richard Arnaldo memilki keterkaitan emosional dengan sejumlah politisi yang memiliki agenda politik di daerah itu.

Hasbar kemudian mencontohkan dalam konteks Pemilu pada Februari 2024 yang lalu. Saat itu menurut dia, kedua orang tua Pj Bupati Parimo, Richard Arnaldo ikut mencalonkan sebagai anggota legislatif.

“Pada 14 Februari 2024 kemarin bapak dari Pj bupati pak Longky Djanggola kan jadi Caleg DPR RI, ibunya sebagai Caleg DPRD Provinsi, dan anaknya Pj bupati. Secara emosional tidak mungkin anak tidak membantu,” terang Hasbar kepada sejumlah awak media baru-baru ini.

Sebab itu, untuk menghindari resistensi politik pada Pilkada November 2024 mendatang, Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura kata Hasbar harus mengevaluasi pj Bupati Parimo, Richard Arnaldo.

Apalagi, beredar informasi paman dari Pj Bupati Parimo, Richard Arnaldo akan ikut berkontekstasi pada Pilkada Novemver 2024 mendatang.

“Kemudian Pilkada dekat mata. Kalau misalnya pak Badrun Nggai maju. Ini kan Paman dari Pj Bupati Parimo,” ucap Hasbar.

“Karena itu, jika ingin menghindari resistensi politik di Parimo jangan sampai orang-orang ditunjuk jadi Pj Bupati berafiliasi dengan keluarga politisi yang akan maju,” sebut Hasbar menambahkan.

Hasbar pun menginginkan, agar Gubernur menunjuk Pj Bupati yang netral alias tidak memiliki kepentingan politik praktis di Parimo. Harapannya, agar bisa menjalankan roda pemerinrahan dengan baik hingga terpilihnya bupati yang baru.

“Harusnya gubernur menempatkan Pj yang netral sehingga bisa menjalankan tugas di masa transisi kepemimpinan di Parimo,” pungkasnya. 

Richard Arnaldo : Saya Tergantung yang Melakukan Evaluasi

Pj Bupati Parimo, Richard Arnaldo mengaku tidak khawatir jika kinerjanya akan dievaluasi baik oleh, Menteri Dalam Negeri, gubernur dan DPRD. Ia tegaskan, termasuk mengenai keterlibatan dirinya yang diasumsikan terlibat politik praktis di Pemilu 2024.

“Saya tergantung yang melakukan evaluasi, Pada dasarnya saya menerima apapun hasli evaluasinya. Bisa dilihat dengan kondisi kemarin (Pemilu 2024) apakah memang saya ada keberpihakan atau tidak,” kata Richard saat di temui di gedung DPRD Parimo, Senin (10/6/2024).

Meski demikian, Richard menghargai pandangan dan argumentasi pihak-pihak yang menganggap dirinya tidak netral. Bahkan, ia mendorong agar dilaporkan kepada lembaga berwenang mengevaluasi beserta bukti.

“Itu kan argumen dari masing-masing orang. Terserah, kalau memang orang itu berpikir demikian (Berpihak) kalau memang ada bukti-bukti terkait silahkan dilaporkan kepda lembaga-lembaga yang melakukan evaluasi terhadap saya, misalnya DPRD, pak gubernur, Mendagri,” ungkapnya.

“Nah, kalau dari Kemedagri saya secara rutin melaporkan apa yang saya lakukan setiap 3 bulan berjalan,” sambung Richard.

Bagikan Berita :
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *