LOCUSNEWS, PALU – Komisi III DPR RI menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum di Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam menghadapi tantangan keamanan dan penegakan hukum yang kompleks.
Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja reses ke wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, Jumat (25/7/2025), yang dipusatkan di Aula Rupatama Polda Sulteng.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Hj. Sari Yuliati, dan didampingi oleh anggota lainnya seperti Sarifuddin Sudding, kunjungan ini bertujuan mengevaluasi kinerja penegak hukum serta menyerap aspirasi terkait pelaksanaan fungsi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemberantas narkoba di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Kapolda Sulteng Irjen Pol. Agus Nugroho, Kajati Sulteng N. Rahmat R., Kepala BNNP Brigjen Pol. Ferdinand Maksi Pasule, serta para Kapolres, Kajari, dan Kepala BNNK dari seluruh kabupaten/kota.
Anggota Komisi III, Sarifuddin Sudding, menekankan pentingnya kerja kolaboratif antarlembaga dalam mengatasi berbagai persoalan hukum, mulai dari pencegahan radikalisme, penegakan hukum yang adil, hingga pemberantasan narkotika.
“Sinergi antar institusi adalah kunci utama menjaga keamanan dan stabilitas di daerah, khususnya di wilayah seperti Sulawesi Tengah yang punya sejarah kerentanan konflik,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso menjadi contoh nyata bahwa pendekatan komprehensif dan kolaboratif antara aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah mampu menciptakan kondisi damai yang berkelanjutan.
Namun, Sarifuddin mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak membuat lengah, melainkan menjadi titik awal memperkuat upaya pencegahan melalui intelijen, edukasi hukum, dan pendekatan humanis kepada masyarakat.
Di sisi lain, Komisi III juga membuka ruang dialog terbuka dengan jajaran penegak hukum di Sulteng guna membahas persoalan aktual seperti penanganan tindak pidana narkoba, korupsi, dan kejahatan lainnya yang masih menjadi fokus perhatian pusat.
Kunjungan ini menegaskan komitmen DPR RI dalam memastikan bahwa lembaga penegak hukum di daerah tetap berjalan secara profesional, transparan, dan saling mendukung dalam menjalankan tugasnya demi keadilan dan keamanan masyarakat.
