LOCUSNEWS, PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Reny A. Lamadjido, menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran kunci dalam mengawal arah pembangunan dan transparansi tata kelola pemerintahan desa.
Dalam Temu Raya BPD ke-II yang digelar di Jojokodi Convention Center (JCC), Kamis (7/8/2025), Reny menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan lembaga BPD sebagai mitra pengawas sekaligus penyambung aspirasi warga desa.
“Tidak ada pembangunan desa yang kokoh tanpa kontrol dan aspirasi dari BPD. Mereka ini garda terdepan demokrasi lokal,” ujarnya di hadapan ratusan anggota BPD se-Sulteng.
Reny mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi kini mulai merealisasikan komitmennya dengan menyiapkan sejumlah langkah konkret, termasuk insentif bagi BPD yang aktif dan berkontribusi nyata.
Upaya ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata kelola pemerintahan desa, yang kini tengah disempurnakan dengan peraturan turunan dan petunjuk teknis pelaksanaan.
Salah satu kebijakan terobosan yang disampaikan Wagub adalah dukungannya terhadap usulan agar 3% Dana Desa dialokasikan untuk penguatan kelembagaan BPD. Usulan ini sedang dalam tahap harmonisasi dengan kementerian terkait dan ditargetkan bisa diberlakukan di seluruh desa mulai Januari 2026.
“BPD butuh penguatan nyata, tidak cukup hanya di atas kertas. Kita dorong agar dana desa bisa menyentuh kelembagaan mereka, bukan hanya operasional rutin,” tegasnya.
Dalam kerangka program “Berani” (Bersama Anwar dan Reny), Pemprov juga telah meluncurkan sejumlah program strategis yang dirancang untuk langsung menyasar masyarakat desa.
Di antaranya adalah Berani Cerdas, yang memberikan bantuan biaya pendidikan secara penuh untuk mahasiswa dan siswa SMK, serta Berani Sehat, yang memfasilitasi akses BPJS bagi warga tidak mampu – termasuk mereka yang memiliki tunggakan iuran sebelumnya.
Menurut Reny, program-program tersebut hanya akan efektif jika didukung kolaborasi yang kuat di level desa. “Peran BPD sangat krusial untuk memastikan program ini sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara kepala desa dan BPD, mengingat banyak kebijakan di tingkat desa – termasuk pengesahan rencana kerja dan anggaran—tidak dapat berjalan tanpa persetujuan dari BPD. Karena itu, ia mengingatkan agar semua pihak, termasuk pemerintah kabupaten dan kecamatan, tidak memandang remeh posisi BPD.
Sebagai mantan Kepala Puskesmas yang pernah menangani puluhan desa, Reny mengaku memahami betul bagaimana pentingnya sinergi di desa. “Pengalaman itu yang membuat saya sangat yakin, kalau BPD-nya aktif dan independen, maka masyarakatnya pasti lebih sejahtera,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Reny menyerukan agar BPD menjadi bagian integral dari gerakan pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap struktur desa.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Sulteng untuk terus mendukung peran strategis BPD sebagai pelindung kepentingan rakyat di tingkat akar rumput.
“BPD adalah penjaga suara rakyat desa. Kalau mereka kuat, maka masa depan desa juga kuat. Dan kalau desa kuat, Sulawesi Tengah akan lebih hebat,” pungkasnya.
