LOCUSNEWS, PARIMO – Praktisi Hukum, Hartono Taharudin, menyoroti kinerja Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Erwin Burase, yang dinilai gagal memenuhi janji 100 hari kerja usai dilantik.
Hartono menduga, program yang digembar-gemborkan saat masa kampanye maupun awal pemerintahan belum bisa direaisasikan seluruhnya, baru sebatas janji.
Dari sejumlah janji, seperti, distribusi tabung LPG gratis kurang mampu, Program Berkah Mingguan di pasar-pasar tradisional, Penataan kota bersih dan tata kelola persampahan yang terintegrasi.
Begitupun penanganan illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing, Penataan kantor layanan publik dan digitalisasi administrasi ASN, Pembukaan lapangan kerja baru, Penertiban hewan ternak liar dan Pembukaan lapangan kerja baru.
“Tiga hari jelang 100 kerja, Kami tidak melihat adanya capaian signifikan. Justru yang muncul hanyalah seremonial dan janji politik yang tidak terbukti,” ungkap Hartono, di Kota Parigi, Senin (25/8/2025).
Menurut Hartono, pemerintah daerah seharusnya transparan dalam menyampaikan progres program 100 hari kerja agar publik bisa menilai secara objektif. Namun, hingga kini tidak ada laporan resmi yang disampaikan kepada masyarakat.
“Kalau memang tidak tercapai, harusnya diakui. Jangan hanya pencitraan. Rakyat butuh bukti, bukan sekadar wacana,” sebutnya.
Hartono menegaskan, program 100 hari seharusnya menjadi fondasi sekaligus tolok ukur keseriusan kepala daerah dalam membangun Parimo.
Kegagalan pada periode singkat ini bisa menjadi sinyal lemahnya arah kebijakan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengeksekusi program prioritas.
“Program 100 hari ini adalah penentu untuk mensukseskan program berikutnya. Kalau di awal saja gagal, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa program jangka menengah dan panjang akan tercapai?” tegasnya.
Hartono juga mendesak DPRD Parimo untuk menjalankan fungsi pengawasan, memastikan janji kepala daerah tidak sekadar menjadi slogan politik. Mereka meminta agar evaluasi kinerja dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa menilai capaian pemerintah dengan data yang jelas.
