Bupati Parimo Tantang DPRD Bentuk Pansus dan Serahkan Rekomendasi ke APH

Bupati Parimo, H. Erwin Burase

LOCUSNEWS, PARIMO — Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase, menantang DPRD untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna menelusuri polemik penetapan 53 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang menuai sorotan publik.

Erwin menegaskan, pembentukan pansus penting agar seluruh proses dan pihak yang terlibat dalam penetapan WPR bisa terungkap secara transparan dan akuntabel. 

Ia meminta DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan dan melahirkan rekomendasi yang dapat menjadi dasar penegakan hukum.

“Saya meminta DPRD membentuk pansus. Nantinya, pansus akan melahirkan rekomendasi yang diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) dan kepada saya sebagai Bupati, sesuai dengan temuan mereka,” ujar Erwin usai Rapat Paripurna DPRD Parimo, Selasa (28/10).

Menurutnya, langkah DPRD membentuk pansus akan membantu mengurai benang kusut usulan 53 titik WPR yang dinilai tidak sesuai prosedur. Melalui mekanisme resmi itu, peran dan tanggung jawab setiap pihak dapat diungkap secara jelas.

Erwin berharap pansus nantinya menggali informasi secara mendalam, termasuk menelusuri data dari Bidang Tata Ruang Dinas PUPRP yang disebut mengetahui detail usulan WPR.

Ia menegaskan, Pemkab Parimo akan menunggu hasil kerja pansus sebelum mengambil langkah lebih lanjut. 

“Untuk saat ini, kita tidak bisa berandai-andai. Kalau pansus bekerja, hasilnya pasti lebih detail dan dapat menjawab keresahan publik,” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa DPRD memiliki hak penuh melakukan pemanggilan, klarifikasi, hingga investigasi terhadap dinas atau pihak yang diduga terlibat dalam proses penambahan titik WPR.

Jika nantinya pansus menemukan keterlibatan oknum pemerintah daerah, Erwin memastikan akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Apabila dari hasil kajian ditemukan keterlibatan oknum tertentu, kami akan pelajari dulu apakah hal itu berimplikasi hukum atau tidak, sesuai rekomendasi DPRD,” tegasnya.

Erwin pun mengajak DPRD bekerja sama menjaga integritas dan kepercayaan publik. 

“Kita ingin persoalan ini terang benderang, tanpa ada yang ditutupi,” pungkasnya.