LOCUSNEWS, PARIMO – Dominasi perusahaan luar daerah dalam proyek pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menuai sorotan tajam.
Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2025 mencatat, sebanyak 85 paket pekerjaan senilai lebih dari Rp24 miliar dikerjakan perusahaan asal Palu, Sigi, dan Donggala.
Pengamat kebijakan publik, Dedi Askari, menilai kondisi tersebut sebagai ironi pembangunan di daerah sendiri. Menurutnya, alih-alih mendorong perputaran ekonomi lokal, Pemda Parimo justru membiarkan kebocoran anggaran ke luar daerah.
“Ini bukan sekadar soal siapa yang menang proyek, tapi soal arah kebijakan pembangunan. Ketika mayoritas proyek dikuasai perusahaan luar, maka uang daerah tidak berputar di Parimo. Ini bentuk marginalisasi pengusaha lokal,” kata Dedi di Parigi, Selasa (27/1/2026).
Dedi menjelaskan, ketergantungan pada kontraktor luar menciptakan economic leakage atau kebocoran ekonomi. Dana proyek yang seharusnya menggerakkan pasar lokal, justru habis untuk konsumsi, pajak, dan investasi di daerah asal perusahaan.
“Multiplier effect-nya gagal total. Uang rakyat Parimo hanya singgah sebentar lalu lari ke Palu dan daerah lain. Padahal proyek pemerintah seharusnya menjadi instrumen distribusi kesejahteraan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar paket tersebut merupakan non-tender atau penunjukan langsung. Dari 85 paket, sebanyak 81 paket tercatat dikerjakan melalui mekanisme tersebut.
“Dalam penunjukan langsung, Pemda punya ruang diskresi besar. Kalau di skema ini pun pengusaha lokal tidak diberi ruang, maka ini bukan soal kalah bersaing, tapi soal tidak adanya keberpihakan,” tegas Dedi.
Menurutnya, dalih kualitas dan kompetensi tidak bisa dijadikan pembenaran. Sebab, regulasi pengadaan juga memuat semangat pemberdayaan usaha lokal sebagai bagian dari otonomi daerah.
Dedi mengingatkan, praktik ini berpotensi memicu ketidakadilan fiskal. Pengusaha lokal yang selama ini menjadi penyumbang pajak daerah justru tersisih, sementara perusahaan luar menikmati belanja daerah tanpa kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kontraktor lokal bayar pajak di sini, retribusi di sini. Tapi belanja daerah malah dinikmati pihak luar yang tidak punya ikatan sosial dan tanggung jawab jangka panjang terhadap Parimo,” katanya.
Lebih jauh, ia mewanti-wanti dampak sosial jika tren tersebut terus berlanjut. Kolapsnya pengusaha lokal dinilai bisa meningkatkan pengangguran dan menurunkan daya beli masyarakat.
“Kontraktor luar datang bawa modal dan tenaga sendiri, ambil untung, lalu pergi. Yang tertinggal hanya proyek, sementara ekonomi lokal tetap lesu,” ucapnya.
Dedi mendesak Pemda Parimo segera melakukan audit kebijakan pengadaan serta merumuskan kebijakan afirmasi yang jelas bagi pengusaha lokal.
“Aturan memang membuka ruang bagi semua, tapi etika pembangunan menuntut prioritas lokal. Kalau infrastruktur dibangun di atas matinya pengusaha daerah dan pelarian modal, itu bukan pembangunan, tapi ekstraksi ekonomi berkedok proyek,” pungkasnya.
