LOCUSNEWS, PARIMO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) mulai mematangkan strategi kampanye antikorupsi tahun 2026. Langkah itu ditandai dengan keikutsertaan dalam sesi konsultasi daring yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Daerah Parimo, Zulfinasran, memimpin langsung jajaran pemda mengikuti kegiatan via Zoom dari ruang rapat Sekda, Rabu (22/7/2026).
Konsultasi ini menjadi bagian dari rangkaian Program Pariwara Antikorupsi 2026. Fokusnya bukan sekadar sosialisasi, tetapi membedah kendala di daerah sekaligus merumuskan konsep kampanye yang sesuai standar KPK.
Plh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dian Rachmawati, menjelaskan kampanye ini akan dilakukan serentak oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan berbagai kanal, mulai dari media konvensional, digital hingga kegiatan tatap muka.
“Isu yang diangkat berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti pungli, suap, gratifikasi, konflik kepentingan hingga jual beli jabatan,” ujarnya.
KPK menekankan kampanye minimal berjalan tiga bulan. Selain itu, pelaksanaan di daerah juga akan dinilai dalam Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2026 dengan indikator masif, kreatif, dan terintegrasi.
Lewat forum ini, Pemkab Parimo didorong tidak hanya aktif berkampanye, tetapi juga mampu merancang strategi komunikasi publik yang efektif agar pesan antikorupsi benar-benar menjangkau masyarakat.
Keikutsertaan Parimo disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus menekan potensi praktik korupsi di sektor pelayanan publik.
