LOCUSNEWS, PARIMO – Di tengah dorongan efisiensi anggaran dan sempitnya ruang fiskal daerah, kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) kembali menuai sorotan.
Kali ini, Pemkab Parimo mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk pembangunan tempat parkir mobil dinas yang dinilai bukan skala prioritas.
Proyek tersebut melekat di Bagian Rencana dan Keuangan (Renkeu) Sekretariat Daerah (Setda) Parimo dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek senilai sekitar Rp 399 juta, terletak disampaing kantor Badan Pusat Statistik (BPS) jalur dua Desa Bambalemo hanya berupa dua petak parkiran dengan rangka baja dan lantai cor.
Kebijakan ini mendapat kritik dari pemerhati kebijakan publik, Dedi Askary. Ia menilai, pembangunan fasilitas parkir di tengah gencarnya wacana efisiensi anggaran menunjukkan lemahnya pengendalian belanja di internal pemerintah daerah.
“Ketika pemerintah daerah terus menyampaikan keterbatasan fiskal dan mendorong efisiensi, justru muncul proyek yang urgensinya dipertanyakan. Ini kontradiktif,” kata Dedi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, Bagian Renkeu seharusnya berperan sebagai pengawal rasionalitas anggaran, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif. Ia menilai, belanja untuk fasilitas penunjang kenyamanan aparatur tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah saat ini.
“Renkeu itu mestinya menjadi rem. Kalau yang didahulukan justru parkiran mobil dinas, wajar publik mempertanyakan arah prioritas anggaran,” ujarnya.
Dedi menegaskan, hingga kini Parimo masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur, pertanian, perikanan, hingga penguatan ekonomi rakyat yang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar.
“Di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang belum tertangani optimal, pembangunan parkiran jelas bukan kebutuhan mendesak. Ini soal keberpihakan anggaran,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pembiaran terhadap belanja nonprioritas berpotensi menjadi preseden buruk dalam pengelolaan APBD. Akibatnya, anggaran yang seharusnya pro-rakyat justru terserap untuk kebutuhan internal birokrasi.
“Kalau tidak ada koreksi, efisiensi hanya akan menjadi slogan. APBD seharusnya melayani kepentingan publik, bukan kenyamanan aparatur,” pungkas Dedi.
Sementara itu, upaya konfirmasi sejumlah media ke Bagian Renkeu Setda Parimo belum membuahkan hasil. Salah seorang staf menyebutkan Kepala Bagian Renkeu tidak berada di kantor.
“Bu Kabag sedang keluar,” kata staf tersebut.
Sejumlah kasubag juga disebut tidak berada di tempat. Media sempat menunggu hampir satu jam sebelum mendapat informasi bahwa pejabat terkait tidak akan kembali ke kantor karena alasan keluarga.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan aplikasi pesan singkat melalui Whatsapp belum mendapat respons.
