LOCUSNEWS, PARIMO – Bupati Parigi Moutong (Parimo) Erwin Burase mengatakan pemerintah daerah mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi meluas dengan menurunkan mesin pompa air (alkon). Langkah itu diambil karena warga masih memadamkan api menggunakan peralatan seadanya.
“Harus kita lakukan cepat supaya tidak meluas. Kita lihat langsung di lapangan, masyarakat masih pakai alat apa adanya, pakai jeriken, naik turun ambil air,” kata Erwin saat meninjau lokasi karhutla di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kamis (5/2/2026).
Menurut Erwin, cara pemadaman manual tersebut sangat berisiko, mengingat kondisi medan yang sulit dijangkau kendaraan serta angin yang kencang. Api, kata dia, bisa membesar sewaktu-waktu dan membahayakan warga yang berada di sekitar lokasi.
“Itu berbahaya. Api bisa membesar kapan saja, sementara medan sulit dan angin sangat kencang,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Pemkab Parimo memasang alkon dengan selang panjang agar suplai air bisa langsung menjangkau titik api di bagian atas lokasi kebakaran. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemadaman sekaligus mengurangi risiko bagi masyarakat.
“Nanti kita pasang alkon di situ, air langsung dialirkan pakai selang panjang. Ini antisipasi awal supaya api tidak melebar,” jelas Erwin.
Selain itu, Pemkab secepatnya juga akan menambah 30 unit alat bantuan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Parimo berupa alkon alat pelindung diri (APD). Alat tersebut akan diserahkan kepada kepala desa dan masyarakat untuk siaga menjaga area rawan kebakaran.
“Nanti kita serahkan ke kepala desa dan masyarakat untuk stand by di lokasi,” katanya.
Erwin menambahkan, bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah disetujui, meski masih dalam proses administrasi. Ia berharap dukungan tersebut bisa segera tiba dalam waktu dekat.
“Kita butuh alat pemadaman manual, tangki air, dan APD tahan panas untuk petugas dan relawan,” ucapnya.
Selain fokus pada pemadaman, Erwin juga meminta camat dan kepala desa segera mendata lahan warga yang terdampak kebakaran, termasuk luas lahan, pemilik, dan jenis tanaman, sebagai dasar penanganan lanjutan dan bantuan pemerintah.
“Ini juga menyangkut kerugian masyarakat, ada yang kebunnya sudah siap panen. Itu harus kita data dengan jelas,” pungkasnya.
