LOCUSNEWS, PALU – Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji 2027 diperkuat. DPRD juga akan mengawasi kesiapan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memastikan pelayanan bagi jemaah berjalan optimal.
Hal itu disampaikan anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Awaluddin, S.Sos., saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji 1448 H/2027 M di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (21/10/2026). Awaluddin hadir mewakili Ketua Komisi IV DPRD Sulteng.
Awaluddin mengatakan, pemeriksaan kesehatan harus dipersiapkan secara menyeluruh agar kondisi calon jemaah diketahui sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
“DPRD Provinsi Sulteng, khususnya Komisi IV, menjalankan fungsi pengawasan terhadap OPD terkait dalam rangka memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik. Kami mendorong agar seluruh calon jemaah haji mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan optimal,” ujar Awaluddin.
Menurutnya, kesiapan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi penyelenggara haji, dan jajaran Dinas Kesehatan.
Selain membahas kesiapan kesehatan jemaah, rapat koordinasi itu juga menyinggung usulan perubahan komposisi pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 2027.
Wakil Gubernur Sulteng, Reny A. Lamadjido, yang membuka rapat mewakili gubernur, mengusulkan perubahan pembagian pembiayaan dari sebelumnya 60 persen ditanggung pemerintah provinsi dan 40 persen pemerintah kabupaten/kota menjadi 40 persen dari provinsi dan 60 persen dari kabupaten/kota.
Usulan itu mempertimbangkan pembagian beban pembiayaan. Pemerintah provinsi mengakomodasi kebutuhan 12 kabupaten dan satu kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota berfokus pada kebutuhan wilayah masing-masing.
Menanggapi usulan tersebut, Awaluddin menilai perencanaan anggaran perlu dibahas bersama agar sesuai dengan kebutuhan, tanggung jawab setiap pemerintah daerah, dan ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan menjalankan tugas masing-masing secara optimal. DPRD akan melaksanakan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya untuk mendorong agar persiapan dan pelayanan kepada jemaah benar-benar diperhatikan,” katanya.
Reny dalam arahannya juga meminta jajaran Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota memperkuat pemeriksaan kesehatan calon jemaah sebagai bagian dari persiapan keberangkatan.
Rapat tersebut turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Muklis, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulteng, para sekretaris daerah kabupaten/kota, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, para kepala bagian kesejahteraan rakyat kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya.
