Jelang Akhir Tahun, Pemkab Parimo Diminta Waspadai Lonjakan Harga Pangan

Rakor Pengendalian Inflasi yang diikuti Pemkab Parimo secara virtual, Senin (16/11/2026). Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. (Foto : Istimewa)

LOCUSNEWS, PARIMO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, diminta meningkatkan pengawasan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang akhir tahun. 

Sejumlah komoditas pangan berpotensi mengalami kenaikan harga seiring meningkatnya tekanan inflasi pada November dan Desember.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diikuti Pemkab Parimo secara virtual, Senin (16/11/2026). Rakor tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.

Dalam pemaparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, November secara historis cenderung mengalami inflasi yang dipengaruhi kenaikan harga pangan bergejolak.

Sementara itu, inflasi Oktober 2026 dipengaruhi kenaikan sejumlah komoditas, di antaranya cabai merah, cabai rawit, tomat, sawi hijau, serta tarif angkutan udara.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan menjelang momentum akhir tahun.

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi aktif turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok.

Dia juga meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelesaian apabila ditemukan kenaikan harga komoditas yang berpotensi membebani masyarakat.

Pengawasan tersebut didorong melibatkan TNI melalui Kodim bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar upaya pengendalian harga berjalan lebih optimal.

Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga untuk melindungi daya beli masyarakat.

Menurutnya, pengendalian inflasi harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen. Harga barang dan jasa perlu dijaga agar tidak memberatkan masyarakat, tetapi tetap memberikan keuntungan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha.

Selain pengendalian inflasi, rakor tersebut juga membahas sosialisasi penetapan Upah Minimum Tahun 2027, perlindungan sosial, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program pembangunan 3 juta rumah.

Terkait upah minimum, Tito menegaskan penetapannya harus mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan pengusaha agar kebijakan tersebut tidak mengganggu keberlangsungan dunia usaha.

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parimo itu diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kodim 1306 Kota Palu, dan Polres Parimo.

Penulis: Abd. GafurEditor: Bambang