LOCUSNEWS, PARIMO – DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mengungkap adanya dugaan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) “siluman” di lingkup Pemerintah Daerah setempat.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Parimo, Muhammad Basuki, dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, yang digelar Selasa (21/10/2025) malam.
Basuki menegaskan, pihaknya mengantongi data sejumlah P3K yang diduga “siluman” atau tidak pernah tercatat sebagai tenaga honorer sebelumnya.
“Kalau mau datanya ada. Mau yang fiktif, tidak pernah jadi honorer, ada, Pak,” kata Basuki dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Bupati Parimo, H. Abdul Sahid, beserta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, Basuki juga menyampaikan keprihatinan terhadap sejumlah tenaga honorer kategori dua (K2) yang hingga kini belum terangkat menjadi P3K, hanya karena mengajar di sekolah swasta.
“Pak Wabup, ada beberapa honorer sejak tahun 2005 berstatus K2, tidak masuk dalam P3K baik tahap 1 maupun 2, hanya karena guru yang mengajar di sekolah swasta,” ungkapnya.
Ia mengaku heran karena Pemerintah Daerah dinilai tidak mengantisipasi lebih awal nasib para pegawai honorer berstatus K2 tersebut.
“Bayangkan, Pak, mereka (K2) sudah naik ‘bus’ sejak lama tapi tidak diperhatikan. Sementara yang ‘siluman-siluman’ malah di-SK-kan dan diberikan kebijakan. Ini yang jadi masalah,” urainya.
Basuki pun meminta Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengangkatan P3K dan memberikan perhatian serius kepada para tenaga honorer K2 yang telah lama mengabdi.
“Saya terserahlah itu titipan-titipan, tapi tolong lihat juga yang K2 ini. Mereka bekerja sejak 2005, cuma karena berstatus honorer di sekolah swasta, tidak diambil kebijakan apa-apa,” pungkasnya.
