LOCUSNEWS, PARIMO – DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mengungkap berbagai persoalan fasilitas di RSUD Anuntaloko Parigi. Salah satu temuan paling disorot adalah pasien pascaoperasi yang terpaksa dipindahkan ke kamar lain hanya untuk menggunakan toilet.
Temuan itu terungkap saat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DPRD bersama Wakil Bupati Parimo Abdul Sahid, Kamis (30/4/2026).
“Ada pasien operasi yang toiletnya tidak bisa dipakai, jadi harus digotong ke kamar sebelah. Ini sangat memprihatinkan,” kata Wakil Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto.
Selain toilet rusak, tim juga menemukan sejumlah fasilitas lain yang tidak layak, mulai dari instalasi listrik dan stop kontak bermasalah hingga kebersihan yang dinilai belum maksimal.
Sayutin menilai, kondisi ini tidak lepas dari buruknya sistem perencanaan perbaikan fasilitas di rumah sakit tersebut. Ia menyebut pola perbaikan yang dilakukan selama ini hanya bersifat sementara atau tambal sulam.
“Selama ini tambal sana, tambal sini. Akhirnya masalahnya berulang terus. Berarti ada yang salah di perencanaan,” ujarnya.
Menurutnya, perbaikan seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan mengidentifikasi akar masalah, baik dari sistem pembuangan, septic tank, hingga jaringan pipa. Tanpa itu, anggaran yang dikeluarkan dinilai berpotensi terbuang percuma.
“Kalau terus tambal sulam, itu hanya menghabiskan anggaran. Harus diurai dulu sumber masalahnya, baru diselesaikan tuntas,” tegasnya.
DPRD juga menyoroti efektivitas program rehabilitasi yang telah dilakukan di sejumlah gedung rumah sakit. Pasalnya, persoalan mendasar seperti kebocoran pipa dan rembesan air masih terus terjadi.
Tak hanya itu, ruang bersalin juga menjadi perhatian. Saat sidak berlangsung, ruangan tersebut ditemukan dalam kondisi kosong, meski kebutuhan layanan persalinan di masyarakat cukup tinggi.
Sebagai rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Anuntaloko dinilai memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. DPRD pun mendorong agar pendapatan rumah sakit dimanfaatkan untuk pembenahan fasilitas secara menyeluruh.
DPRD meminta pihak manajemen segera melakukan evaluasi total terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fasilitas, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terus terganggu.
