LOCUSNEWS, PALU – DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai mematangkan agenda kelembagaan untuk periode Juni hingga September 2026 dengan fokus pada penguatan fungsi pengawasan anggaran dan penyelesaian pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Agenda tersebut dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang digelar secara virtual dari Ruang Baruga Gedung B DPRD Sulteng, Jumat (22/5/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Arnila Hi. Moh. Ali, dan diikuti anggota Banmus, tenaga ahli, Sekretaris DPRD, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng.
Beberapa OPD yang turut hadir di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Administrasi Pimpinan, serta Biro Ekonomi.
Dalam rapat tersebut, Banmus menyusun jadwal kegiatan DPRD selama empat bulan ke depan, mulai dari rapat pimpinan, rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD), agenda fraksi, hingga kegiatan pengawasan di daerah pemilihan.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah pengawasan penggunaan APBD melalui kegiatan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) dan reses anggota DPRD.
Wakil Ketua DPRD Arnila mengatakan penyusunan jadwal dilakukan agar seluruh agenda kedewanan berjalan lebih efektif, terukur, dan terkoordinasi.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan administrasi dalam setiap agenda rapat paripurna. Menurutnya, undangan rapat harus disiapkan paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan agar seluruh tahapan berjalan lancar.
Selain itu, Arnila mendorong agar jadwal Kundapil dan reses dapat dilaksanakan secara berdekatan guna meningkatkan efektivitas waktu dan koordinasi pelaksanaan tugas anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.
Dalam waktu dekat, DPRD Sulteng juga akan menggelar Rapat Paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulteng Tahun 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026.
Tak hanya itu, DPRD turut menargetkan penyelesaian dan pengesahan sejumlah Ranperda yang saat ini masih berada dalam tahap pembahasan dan fasilitasi di kementerian terkait.
