LOCUSNEWS, PARIMO – Pemerintah (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) hingga kini belum membuka hasil tes urine massal terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, pemeriksaan yang digelar bersama BNN Kabupaten Poso itu telah berakhir pada Jumat, 24 Juli 2026.
Tertutupnya informasi ini memicu tanda tanya. Berdasarkan data yang dihimpun, diduga puluhan ASN terdeteksi positif dalam uji saring awal yang berlangsung selama lima hari.
Sejumlah sampel urine bahkan terindikasi mengandung methamphetamine atau sabu-sabu. Sementara sebagian lainnya terdeteksi mengandung benzodiazepine, golongan obat penenang.
Tes urine yang diklaim sebagai upaya “pembersihan” birokrasi itu menyasar luas. Mulai dari pejabat eselon II, III, IV, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota DPRD Parimo, hingga pelajar SLTA.
Total alat uji yang digunakan disebut mencapai lebih dari 1.000 unit, melampaui kuota awal yang disiapkan.
Meski demikian, hingga kini Pemkab Parimo belum memberikan keterangan resmi terkait hasilnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Parimo, Darlin, belum merespons konfirmasi yang dilayangkan wartawan.
Sikap tertutup ini berbanding terbalik dengan pernyataan tegas pemerintah daerah saat awal pelaksanaan tes, Senin, 20 Juli 2026. Saat itu, Wakil Bupati Parimo Abdul Sahid menyatakan komitmennya memberantas narkoba di lingkungan birokrasi.
“Sejak awal ini jadi atensi kami. Kami ingin peredaran narkoba di Parimo benar-benar habis,” ujar Abdul Sahid.
Rencana tes urine massal ini sendiri telah digaungkan sejak Agustus 2025. Abdul Sahid sebelumnya menegaskan ASN yang terbukti menggunakan narkoba akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.
Namun hingga kini, publik masih menunggu realisasi komitmen tersebut melalui keterbukaan hasil tes yang telah dilakukan.
