LOCUSNEWS, POSO – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase, menghadiri rapat koordinasi pimpinan daerah se-Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menyoroti pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Rapat yang dipimpin Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, itu berlangsung di Aula Siuri Cottage, Tentena, Kabupaten Poso, Jumat (16/10/2026). Kegiatan tersebut diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para kepala daerah se-Sulteng.
Dalam pertemuan itu, pemerataan program MBG menjadi salah satu perhatian utama. Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan masih ada masyarakat di sejumlah daerah terpencil yang mengeluhkan belum mendapatkan layanan program tersebut.
Menurut Anwar, persoalan ini perlu segera ditindaklanjuti, mengingat sejumlah kantong kemiskinan di Sulteng berada di wilayah 3T.
Ia pun meminta seluruh kepala daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing, khususnya daerah yang belum tersentuh program tersebut.
Para kepala daerah diminta menyampaikan laporan tertulis kepada gubernur untuk memetakan wilayah yang belum mendapatkan layanan MBG. Data itu akan menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut agar program pemerintah tersebut dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Kehadiran Bupati Erwin Burase dalam rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan penanganan persoalan strategis antara pemerintah kabupaten dan provinsi, termasuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain membahas MBG, rapat koordinasi itu juga menyoroti sejumlah persoalan strategis, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pasokan listrik, hingga konflik dan persoalan agraria.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pelepasan benih ikan di Danau Poso sebelum dilanjutkan dengan rapat koordinasi. Melalui pertemuan tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersama Forkopimda diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan daerah sekaligus mendorong pemerataan program pemerintah hingga ke wilayah terpencil.
