LOCUSNEWS, PARIMO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan.
Langkah ini dibarengi dengan pemutakhiran data penerima bantuan, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hingga perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Upaya tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan Kabupaten Parimo yang digelar selama dua hari, 9-10 November 2026, di Hotel Anutapura, Kecamatan Parigi.
Kegiatan yang dibuka Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Muhammad Indrus, itu menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program sekaligus pembenahan tata kelola sektor kelautan dan perikanan.
Dalam sambutannya Indrus menegaskan petugas lapangan dan penyuluh perikanan memiliki peran penting sebagai ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan, pendampingan, pendataan hingga pengawasan terhadap masyarakat nelayan.
Salah satu perhatian utama adalah validasi data nelayan secara by name by address. Pemutakhiran ini dinilai penting agar program pemerintah, termasuk subsidi BBM dan bantuan lainnya, tidak salah sasaran.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parimo, Mohamad Nasir, mengatakan daerah tersebut memiliki sekitar 15 ribu nelayan dan 3.000 pembudidaya ikan. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonomi pada sektor kelautan dan perikanan.
Nasir meminta seluruh petugas lapangan dan penyuluh perikanan memanfaatkan rapat kerja tersebut untuk mengevaluasi sekaligus memverifikasi data nelayan, terutama yang berkaitan dengan persyaratan penerbitan barcode BBM bersubsidi.
Dia menegaskan, kartu usaha perikanan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan dan memenuhi ketentuan, bukan kepada warga yang sekadar memiliki hobi memancing.
“Verifikasi identitas dan profesi nelayan harus dilakukan secara cermat agar fasilitas subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” terang Nasir.
Selain pengawasan BBM, Nasir juga menyoroti pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan. Menurutnya, pekerjaan nelayan memiliki risiko tinggi karena berhadapan langsung dengan kondisi alam, mulai dari badai, gelombang laut hingga cuaca yang tidak menentu.
Karena itu, sosialisasi dan validasi data calon penerima perlindungan jaminan sosial perlu diperkuat agar nelayan beserta keluarganya memperoleh manfaat sesuai ketentuan.
Rapat kerja tersebut juga membahas optimalisasi PAD dari sektor kelautan dan perikanan. Petugas pemungut retribusi diminta bekerja secara transparan, tertib administrasi, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, pembaruan statistik perikanan tangkap menjadi perhatian. Data yang akurat dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan sektor perikanan.
Nasir turut menekankan pentingnya kolaborasi antara penyuluh perikanan pusat dengan petugas teknis pemerintah daerah. Sebab, penyuluh merupakan perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah yang memiliki peran dalam pendampingan masyarakat, pelaksanaan program kementerian, serta penyediaan data teknis.
Ia berharap penguatan koordinasi tersebut mampu menciptakan tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang lebih tertib dan transparan, sekaligus memastikan subsidi, bantuan, dan perlindungan sosial benar-benar menyentuh nelayan yang membutuhkan.
