LOCUSNEWS, BATAM – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Zainal Abidin Ishak, memimpin rombongan Komisi Gabungan DPRD Sulteng mempelajari sistem pengelolaan limbah di Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Kamis (5/11/2026).
Kunjungan koordinasi dan komunikasi antardaerah yang berlangsung di Aula Kantor BP Batam itu dilakukan untuk menggali referensi dan pengalaman pengelolaan limbah sebagai bahan penguatan kebijakan serta pengawasan lingkungan di Sulteng.
Dalam kunjungan tersebut, Zainal Abidin didampingi anggota Komisi Gabungan DPRD Sulteng, yakni H. Musliman Malappa, Moh. Yusuf, Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka, Rombongan diterima langsung jajaran pejabat BP Batam.
Pertemuan membahas sejumlah aspek pengelolaan limbah, mulai dari sistem dan mekanisme pengelolaan, prosedur pelaksanaan, hingga kebijakan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Zainal Abidin mengatakan, koordinasi antardaerah menjadi salah satu cara bagi DPRD untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai praktik tata kelola yang telah diterapkan di daerah lain.
Menurutnya, pengelolaan limbah tidak hanya menyangkut persoalan teknis dan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kebersihan permukiman, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Karena itu, pengalaman BP Batam diharapkan dapat menjadi bahan kajian DPRD Sulteng dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan daerah.
Selain mempelajari sistem yang diterapkan BP Batam, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi peluang penerapan pola pengelolaan limbah yang lebih efektif dan terpadu, dengan tetap menyesuaikan karakteristik wilayah Sulteng.
Hasil koordinasi itu diharapkan dapat ditindaklanjuti menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan limbah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Melalui kunjungan tersebut, DPRD Sulteng mendorong penguatan pengawasan lingkungan dengan memperluas referensi kebijakan melalui pertukaran pengalaman dan praktik tata kelola dengan daerah lain.
