LOCUSNEWS, PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan pemerintah dan perusahaan tambang agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, kesehatan, serta lingkungan di sekitar kawasan industri.
Peringatan itu disampaikan Anggota DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, saat mewakili Ketua DPRD dalam forum bedah buku dan peluncuran dua buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Talise, Palu, Kamis (12/11/2026).
Dua buku yang dibedah dalam forum tersebut yakni Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS serta Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.
Wiwik mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut karena dinilai menjadi ruang refleksi terhadap berbagai persoalan pembangunan, khususnya dampak industri ekstraktif dan persoalan sosial di Sulteng.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan industri tidak bisa hanya diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah. Kualitas kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kehidupan warga di sekitar kawasan industri juga harus menjadi indikator penting.
“Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Kita ingin Sulteng tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau belum,” tegas Wiwik.
Dalam forum tersebut, ia juga menyoroti sejumlah temuan terkait infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap perempuan, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Wiwik meminta temuan tersebut tidak berhenti sebagai bahan diskusi. Menurutnya, diperlukan verifikasi data dan penelitian ilmiah secara komprehensif agar persoalan yang teridentifikasi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami memandang bahwa seluruh temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan kajian ilmiah yang komprehensif agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan perusahaan yang beroperasi di sektor industri ekstraktif harus memiliki tanggung jawab sosial yang nyata. Kewajiban perusahaan tidak cukup hanya berkaitan dengan investasi dan produksi, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan di wilayah operasionalnya.
Karena itu, Wiwik mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri. Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kata dia, harus disertai perhatian serius terhadap potensi dampak sosial yang ditimbulkan.
DPRD, lanjutnya, juga memiliki tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan industri memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Ia menilai kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar aktivitas industri berjalan secara berkelanjutan.
Selain dampak industri, Wiwik menekankan pentingnya ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Perlindungan perempuan dan anak serta terciptanya lingkungan keluarga yang sehat harus menjadi bagian dari perhatian pembangunan.
“Keluarga harus menjadi salah satu kekuatan utama yang kita gerakkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Kita membutuhkan keluarga yang kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan,” tuturnya.
Ia mengingatkan kekayaan alam Sulteng harus dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Jangan sampai aktivitas industri justru meninggalkan persoalan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan masalah sosial bagi masyarakat di kemudian hari.
“Jangan sampai kita mewariskan kekayaan alam kepada generasi mendatang, tetapi pada saat yang sama justru mewariskan persoalan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah sosial. Kita ingin industri yang maju, masyarakat yang sehat, perempuan dan anak yang terlindungi, keluarga yang kuat, serta lingkungan yang tetap terjaga,” tegas Wiwik.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, H.M. Busyro Muqoddas, mengatakan buku yang mengulas dampak industri pertambangan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat akibat aktivitas industri ekstraktif.
Menurut Busyro, dampak industri ekstraktif tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial dan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri.
“Buku ini lahir dari keprihatinan kami terhadap dampak aktivitas industri ekstraktif. Persoalannya bukan hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga berbagai dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kajian dalam buku tersebut disusun menggunakan pendekatan penelitian akademis dengan mengandalkan data primer yang diperkuat data sekunder hingga tersier.
Penggunaan berbagai sumber data tersebut bertujuan memastikan hasil kajian memiliki landasan ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam penyusunan kajian ini, kami menggunakan data primer yang didukung data sekunder hingga tersier. Hal tersebut penting agar kajian yang dihasilkan memenuhi kaidah penelitian akademis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” jelas Busyro.
