LOCUSNEWS,SULTENG – Anggota Komisi I DPR RI H Anwar Hafid mengatakan, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Tomini Raya dan Moutong harus terus digaungkan, terutama melalui Media Sosial (Medsos).
Kata dia, soal pemekaran Tomini Raya Dan Moutong, ada dua model pendekatan, yakni Battom up dan Top Down. Menurut dia, Top Down bisa dilakukan Pemerintah juga DPR.
Ia mengungkapkan, Kabupaten Parigi Moutong telah mengusulkan DOB di era Presiden Susilo Bambang Yhudoyono dan sudah di proses, atas inisiatif DPR RI masuk dalam 22 calon DOB yang akan di mekarkan.
” Namun pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Moratorium pemekaran. Karena hanya dihentikan sementara artinya masih ada harapan di mekarkan,” kata Anwar Hafid saat menjadi Pemateri di Lolaro, Tinombo, Kamis.
Anwar mencontohkan, jika ada orang mengatakan ke Presiden, “Pak Presiden minta tolong mekarkan Parigi Moutong, bayangkan aja pak kalau kami berurusan KTP disana, berapa harga KTP, berapa biaya hidup kami, dan itu tidak seberapa tetapi kalau kami kecelakaan dapat musibah di jalan bagaimaa pak?”, dengan bahasa seperti itu kata Anwar, Presiden Jokowi biasanya pasti mendengarkannya.
Anwar berjanji, untuk urusan di pusat percayakan kepadanya, karena ia berada di Komisi II, salah satunya mengurus Pemekaran.
” Saya ada di Komisi II, kalau saya di Komisi lain tidak berani juga saya bicara. Alhamdulillah saya bisa minta bantuan ke pak Ahmad Ali, minta bantuan pak Muhidin, minta bantuan pak Jems, minta bantuan ibu Sakinah, pak Syarifudin Sudding pak Supratman Andi Agtas. Kami ada 7 orang dari dapil Sulawesi Tengah, dan saya leading sector di Komisi II itu” tandasnya.
Sumber : Kominfo Parimo
