LOCUSNEWS, PALU – Sekretaris DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), M. Sadly Lesnusa, menegaskan komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulteng dalam rangka penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (2/6/2026).
Menurut Sadly, keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut merupakan bukti komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Ini merupakan bukti nyata komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas keuangan,” ujarnya.
Ia menilai capaian tersebut tidak lepas dari sinergi yang terbangun dengan baik antar seluruh pemangku kepentingan.
Meski demikian, Sadly mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir.
Menurutnya, capaian itu harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Opini WTP bukan sekadar kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK RI sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
“Penyerahan LHP ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat budaya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan,” tambahnya.
Sementara itu, dalam rapat paripurna tersebut, Pemerintah Provinsi Sulteng kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Raihan ini menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak 2012, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Rapat paripurna juga dihadiri Gubernur Sulteng Anwar Hafid, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran BPK RI, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah.
