LOCUSNEWS, DENPASAR – Komisi I DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) mendalami pola pengawasan DPRD Provinsi Bali, mulai dari koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), pengawasan lapangan, hingga tindak lanjut hasil kerja panitia khusus (Pansus).
Pendalaman tersebut dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi di Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Hj. Sri Indraningsih Lalusu, bersama sejumlah anggota komisi, di antaranya Dr. I Nyoman Slamet, serta unsur Sekretariat DPRD dan tenaga ahli.
Sri Indraningsih mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memperoleh referensi dan pengalaman dari DPRD Bali untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di Sulteng.
“Kami ingin memperoleh informasi dan pengalaman secara langsung mengenai bagaimana DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasan, membangun koordinasi dengan perangkat daerah, serta memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Sri di Palu, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan itu, DPRD Bali memaparkan pola koordinasi komisi dengan perangkat daerah mitra kerja yang dilakukan secara berkala. Pembahasan mencakup program yang sedang berjalan, rencana kegiatan tahun berikutnya, kebutuhan anggaran, hingga berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian DPRD.
Koordinasi tersebut juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan mengidentifikasi kebutuhan perangkat daerah sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.
Selain itu, Komisi I DPRD Sulteng mendalami mekanisme pengawasan lapangan yang melibatkan perangkat daerah terkait.
Anggota Komisi I DPRD Sulteng, I Nyoman Slamet, menilai keterlibatan perangkat daerah penting agar DPRD memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program pemerintah.
“Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat. DPRD juga perlu memperoleh informasi langsung di lapangan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan program,” kata I Nyoman Slamet.
Menurutnya, koordinasi yang baik dapat membantu DPRD mengidentifikasi persoalan sekaligus mendorong penyelesaian program yang belum berjalan optimal.
“Praktik yang telah berjalan di daerah lain bisa kita pelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan Sulteng serta ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Pembahasan juga menyentuh mekanisme tindak lanjut hasil kerja Pansus, terutama yang menangani persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan.
DPRD Bali menjelaskan, setelah Pansus menyelesaikan tugas dan dibubarkan melalui mekanisme kelembagaan, tindak lanjut hasil pembahasan dan pengawasannya diserahkan kepada komisi yang membidangi persoalan tersebut.
Dengan pola itu, berakhirnya masa kerja Pansus tidak serta-merta menghentikan pengawasan. Komisi terkait tetap dapat melanjutkan pemantauan sesuai tugas dan kewenangannya.
Komisi I DPRD Sulteng juga mendalami dukungan DPRD terhadap program prioritas perangkat daerah, khususnya kegiatan yang belum mendapat dukungan anggaran memadai.
Dalam mekanisme yang diterapkan DPRD Bali, perangkat daerah terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan dan program prioritas kepada komisi mitra kerja. Selanjutnya, usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran sesuai ketentuan.
Persoalan penataan organisasi perangkat daerah turut menjadi perhatian. Perubahan kelembagaan pemerintahan dinilai harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi, beban kerja, pembagian urusan pemerintahan, serta efektivitas pelayanan publik.
Selain itu, dibahas pula persoalan sejumlah peraturan daerah (Perda) yang belum dapat diterapkan secara optimal karena belum dilengkapi aturan pelaksanaan, termasuk Peraturan Gubernur (Pergub).
Hasil koordinasi tersebut diharapkan menjadi referensi bagi Komisi I DPRD Sulteng dalam memperkuat fungsi pengawasan, terutama melalui koordinasi berkala dengan perangkat daerah, pengawasan langsung di lapangan, serta memastikan tindak lanjut hasil kerja Pansus.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan, pelaksanaan program pemerintah daerah diharapkan lebih terarah dan berjalan sesuai perencanaan, ketentuan, serta kebutuhan masyarakat.
