LOCUSNEWS, PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong agar setiap rancangan peraturan daerah (Ranperda) disusun dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM). Langkah ini dinilai penting untuk mencegah lahirnya regulasi yang membatasi hak masyarakat maupun memicu diskriminasi.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, saat menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM di RM Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin, Palu, Rabu (11/11/2026).
Mahfud hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam kegiatan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud.
Menurutnya, prinsip HAM harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan hingga pembahasan Ranperda. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menjamin perlindungan dan kesetaraan hak seluruh masyarakat.
Dalam rapat tersebut, dibahas hasil analisis dan evaluasi terhadap lima Ranperda dari perspektif HAM. Kelima rancangan itu meliputi Ranperda Provinsi Sulteng tentang Bantuan Hukum, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok, serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal.
Selanjutnya, Ranperda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Ranperda Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.
Analisis dan evaluasi dilakukan dengan menelaah kesesuaian substansi setiap Ranperda terhadap prinsip-prinsip HAM. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan sebelum rancangan memasuki tahapan penetapan.
Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, dengan menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Sitti Rahmawati.
DPRD Sulteng berharap setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat.
