LOCUSNEWS, PALU – Polemik pemindahan aktivitas kapal penumpang PT Pelni dari Terminal Pantoloan ke Terminal Donggala masih menuai perhatian masyarakat. Di tengah polemik tersebut, Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Takwin, menyebut Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Teluk Palu berpeluang dievaluasi pada 2027.
Takwin mengatakan, evaluasi tersebut dapat menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk kembali menyampaikan aspirasi masyarakat terkait peruntukan terminal di kawasan Teluk Palu.
Menurutnya, Komisi III DPRD Sulteng telah merekomendasikan agar Gubernur Sulteng menyurati Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mengusulkan evaluasi RIP Teluk Palu.
“Di sinilah pintu masuknya. Kalau masyarakat meminta dibatalkan, itu tidak bisa. Tetapi pada 2027, lima tahun setelah RIP keluar, evaluasi bisa diajukan. Kami cukup aktif memberikan saran soal ini,” ujar Takwin di Palu, Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, RIP Teluk Palu diterbitkan pada 2022 dengan ketentuan evaluasi setiap lima tahun sesuai kebutuhan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kesempatan mengajukan peninjauan kembali pada 2027.
Meski demikian, Takwin menegaskan pemindahan kapal Pelni dari Pantoloan ke Donggala selama ini telah mengacu pada ketentuan dalam RIP.
Dalam dokumen tersebut, Terminal Pantoloan ditetapkan sebagai pelabuhan peti kemas berskala internasional, sedangkan Terminal Donggala diperuntukkan sebagai pelabuhan penumpang.
“Kalau kita lihat final berdasarkan regulasi, kapal Pelni harus pindah. Peruntukan di Pantoloan sesuai RIP adalah pelabuhan peti kemas, dan Donggala itu pelabuhan penumpang. Kalau tetap di sana, itu malah pelanggaran untuk Pelni,” jelasnya.
Takwin mengungkapkan, proses penetapan peruntukan kedua terminal tersebut telah berlangsung sejak 2017. Saat itu, Pemerintah Kabupaten Donggala mengajukan usulan penyediaan pelabuhan penumpang, bersamaan dengan usulan dari Pemerintah Kota Palu.
Namun, Pemkot Palu saat itu belum dapat menyediakan lahan yang dibutuhkan. Sementara Pemkab Donggala menyatakan kesediaan menyediakan lahan di kawasan Anjungan Gonenggati setelah gempa bumi.
Takwin mengaku mengetahui proses tersebut karena saat itu dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Donggala.
Terkait pelaksanaan pemindahan, dia menyebut kapal Pelni sebelumnya masih bersandar di Pantoloan sembari menunggu kesiapan fasilitas di Donggala. Pemindahan kemudian diperintahkan melalui surat Nomor 612, meski pelaksanaannya sempat tertunda akibat sejumlah kendala teknis.
Kapal Dorolonda tercatat telah berpindah dan melakukan pelayaran terakhir dari Pantoloan pada 31 Oktober 2026. Namun, belum seluruh kapal Pelni beroperasi dari Donggala karena sebagian masih bersandar di Pantoloan sesuai jadwal pelayaran.
Takwin pun mengimbau masyarakat Pantoloan dan Donggala agar tidak saling menyalahkan dalam menyikapi perpindahan aktivitas kapal penumpang tersebut.
Dia meminta persoalan ini dilihat secara objektif dengan mempertimbangkan ketentuan regulasi serta proses perencanaan yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Sulteng telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Pantoloan. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya meminta gubernur mengusulkan evaluasi RIP Teluk Palu kepada Kementerian Perhubungan.
