LOCUSNEWS, PALU – Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Takwin, menegaskan pemindahan aktivitas kapal penumpang PT Pelni dari Terminal Pantoloan ke Terminal Donggala telah sesuai dengan ketentuan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Teluk Palu.
Takwin mengatakan, dalam dokumen RIP, Terminal Pantoloan ditetapkan sebagai pelabuhan peti kemas berskala internasional. Sementara Terminal Donggala diperuntukkan sebagai pelabuhan penumpang.
“Kalau kita lihat final berdasarkan regulasi, kapal Pelni harus pindah. Peruntukan di Pantoloan sesuai RIP adalah pelabuhan peti kemas, dan Donggala itu pelabuhan penumpang. Kalau tetap di sana, itu malah pelanggaran untuk Pelni,” ujar Takwin di Palu, Jumat (13/11/2026).
Meski menegaskan pemindahan tersebut sesuai regulasi, legislator dari daerah pemilihan Donggala itu menyebut masih ada peluang mengevaluasi peruntukan kedua terminal melalui peninjauan RIP pada 2027.
Menurutnya, Komisi III DPRD Sulteng telah merekomendasikan agar Gubernur Sulteng menyurati Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mengusulkan evaluasi RIP Teluk Palu.
Takwin menjelaskan, dokumen RIP yang diterbitkan pada 2022 mengatur evaluasi setiap lima tahun sesuai kebutuhan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kesempatan mengajukan peninjauan terhadap peruntukan masing-masing terminal pada 2027.
“Di sinilah pintu masuknya. Kalau masyarakat meminta dibatalkan, itu tidak bisa. Tetapi pada 2027, lima tahun setelah RIP keluar, evaluasi bisa diajukan. Kami cukup aktif memberikan saran soal ini,” jelasnya.
Takwin juga mengungkapkan, penetapan peruntukan Terminal Pantoloan dan Terminal Donggala telah melalui proses perencanaan sejak 2017.
Saat itu, Pemerintah Kabupaten Donggala mengajukan usulan pembangunan pelabuhan penumpang bersamaan dengan usulan Pemerintah Kota Palu. Namun, Pemkot Palu belum dapat menyediakan lahan yang dibutuhkan.
Sebaliknya, Pemkab Donggala menyatakan kesediaan menyediakan lahan di kawasan Anjungan Gonenggati setelah gempa bumi. Takwin mengaku mengetahui proses tersebut karena saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Donggala.
Terkait pelaksanaan pemindahan, dia menyebut kapal Pelni sebelumnya masih bersandar di Pantoloan sambil menunggu kesiapan fasilitas di Donggala. Pemindahan kemudian diperintahkan melalui surat Nomor 612, tetapi sempat tertunda akibat sejumlah kendala teknis.
Kapal Dorolonda tercatat telah melakukan pelayaran terakhir dari Pantoloan pada 31 Oktober 2026. Meski begitu, belum seluruh kapal Pelni berpindah karena sebagian masih bersandar di Pantoloan sesuai jadwal pelayaran.
Takwin mengimbau masyarakat Pantoloan dan Donggala agar tidak saling menyalahkan dalam menyikapi perpindahan aktivitas kapal penumpang tersebut.
Menurutnya, persoalan ini perlu dilihat berdasarkan ketentuan regulasi dan proses perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya kira wajar. Tapi kalau berdasarkan regulasi, memang harus pindah,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Sulteng menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Pantoloan untuk membahas pemindahan aktivitas kapal Pelni.
Salah satu rekomendasi dalam pertemuan tersebut yakni meminta Gubernur Sulteng menyurati Kementerian Perhubungan untuk mengusulkan evaluasi RIP Teluk Palu.
Takwin berharap evaluasi tersebut dapat menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membahas berbagai aspirasi masyarakat terkait pengelolaan pelabuhan di kawasan Teluk Palu.
