LOCUSNEWS, PARIMO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Parigi Moutong mengingatkan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) agar segera menuntaskan validasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Pasalnya, data yang tidak valid berpotensi menghambat pencairan dana BOS hingga pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Peringatan itu disampaikan Kepala Bidang Manajemen SD Dikbud Parimo, Ibrahim, di Parigi, Selada (3/1/2026),
“Kalau Dapodik tidak valid, dampaknya serius. Dana BOS tidak bisa cair, guru tidak bisa sertifikasi, siswa tidak bisa ikut ujian dan terbit ijazah. Termasuk TKA yang akan dilaksanakan bulan depan, itu tidak bisa jalan kalau datanya bermasalah,” kata Ibrahim.
Ia menegaskan, Dapodik merupakan basis utama seluruh layanan pendidikan, sehingga kesalahan atau keterlambatan validasi akan berimbas langsung pada operasional sekolah.
Menurut Ibrahim, sekolah yang diundang dalam kegiatan tersebut merupakan satuan pendidikan yang datanya belum sinkron atau terindikasi bermasalah. Salah satu penyebab utama adalah pergeseran jabatan kepala sekolah pasca-pelantikan beberapa waktu lalu.
“Data kepala sekolah harus dipindahkan dan divalidkan. Kalau kepala sekolahnya tidak sinkron di sistem, otomatis pendataan lain seperti TKA ikut tidak valid,” jelasnya.
Selain itu, sekolah yang masih dipimpin pelaksana tugas (Plt) juga menjadi perhatian khusus karena berpotensi mengalami kendala administrasi jika tidak segera disesuaikan di aplikasi.
Pada hari pertama kegiatan tercatat 79 sekolah hadir, sementara hari kedua diikuti 87 sekolah, dengan melibatkan kepala sekolah dan operator masing-masing.
Ibrahim menambahkan, percepatan validasi menjadi krusial mengingat aplikasi Dapodik akan merilis versi terbaru C dan sistem dijadwalkan ditutup pada 31 Januari 2026.
“Kami harap setelah kegiatan ini, data sekolah sudah bersih, sinkron, dan tidak lagi menghambat hak siswa maupun guru,” pungkasnya.
