LOCUSNEWS, PARIMO – Business and Human Rights Consulting, Dewan Pendiri sekaligus Direktur LPS-HAM Sulteng pertama, Dedi Askary, menyoroti pembangunan landscape Perpustakaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).
Ia menilai proyek yang dikerjakan CV Kalukubula Sulteng dengan nilai anggaran sekitar Rp 397 juta itu, tidak sekadar bermasalah pada keterlambatan pekerjaan, tetapi juga menyimpan persoalan mendasar dalam perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola.
Bagi Ketua Komnas HAM Sulteng 2006-Juli 2025 ini, proyek landscape tersebut menunjukkan adanya anomali dalam manajemen pembangunan fasilitas publik.
“Isu utama bukan hanya pada progres fisik, melainkan pada justifikasi teknis dan nilai manfaat dari anggaran yang digelontorkan,” ungkap Dedi, di Parigi, Senin (2/2/2026).
Ia kemudian kembali menyoroti tidak ditemukannya rekam jejak paket pekerjaan pembangunan Perpustakaan Parimo, termasuk landscape, dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan lemahnya perencanaan dan penganggaran sejak awal, serta bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
“Ketiadaan dalam RUP dan LPSE membuka ruang praktik pengadaan yang tidak ideal, mulai dari pemaksaan proyek hingga potensi pemecahan paket,” kata Dedi.
Dari sisi teknis dan ekonomis, Dedi mempertanyakan kewajaran nilai anggaran landscape sebesar Rp 397 juta. Ia menilai hasil fisik di lapangan belum mencerminkan konsep landscape yang utuh dan fungsional, sebagaimana lazimnya pembangunan fasilitas publik modern.
“Yang tampak hanya kolam dangkal sekitar 50 sentimeter, vegetasi yang terbatas, serta lampu taman yang belum berfungsi. Ini menimbulkan pertanyaan tentang audit volume pekerjaan dan harga satuan,” ujar pria yang berdomisili di Desa Mbaliara ini.
Ia juga menyinggung metode penanaman rumput yang dilakukan secara bertahap dengan pola kotak-kotak. Menurutnya, metode tersebut memang dikenal dalam praktik teknis, namun kurang sepadan jika diterapkan pada proyek dengan nilai ratusan juta rupiah, yang seharusnya menuntut kualitas dan hasil instan.
Alasan keterlambatan pekerjaan yang dikaitkan dengan belum rampungnya gedung induk perpustakaan juga dinilai tidak tepat. Dedi menyebut hal tersebut sebagai cerminan kegagalan dalam pengelolaan jadwal dan koordinasi proyek.
“Dalam manajemen konstruksi, ketergantungan antarpekerjaan semestinya sudah dimitigasi sejak tahap perencanaan. Jika landscape hanya pekerjaan tambahan, seharusnya tidak dipaksakan selesai dalam tahun anggaran yang sama,” jelasnya.
Ia menambahkan, denda keterlambatan yang disebut relatif kecil tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai indikator inefisiensi birokrasi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Lebih lanjut, Dedi menilai fungsi landscape Perpustakaan Parimo masih sebatas elemen dekoratif dan belum menjadi bagian integral dari ruang publik yang mendukung aktivitas literasi.
Menurutnya, absennya konsep ruang belajar terbuka, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta sistem drainase dan jalur evakuasi menunjukkan proyek ini belum dirancang secara komprehensif.
Ia menyimpulkan, pembangunan landscape Perpustakaan Parimo memperlihatkan adanya kesenjangan antara besarnya anggaran yang dikeluarkan dengan hasil fisik di lapangan. Narasi teknis yang disampaikan pihak terkait dinilai cenderung defensif dan menutupi kelemahan perencanaan sejak tahap awal.
“Ini menunjukkan lemahnya koordinasi antarunit dan perencanaan dari hulu. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar pembangunan fasilitas publik benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
