LOCUSNEWS, PALU – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, mengingatkan pembangunan industri pertambangan tidak boleh meninggalkan kerusakan lingkungan, persoalan kesehatan, dan masalah sosial bagi generasi mendatang.
Peringatan itu disampaikan Wiwik saat menghadiri forum bedah buku dan peluncuran dua buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Talise, Palu, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wiwik hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng. Forum itu membahas dua buku, yakni Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS serta Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.
Wiwik mengapresiasi forum tersebut karena dinilai menjadi ruang evaluasi terhadap arah pembangunan, terutama dampak industri ekstraktif terhadap kehidupan masyarakat di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan industri tidak cukup diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah. Kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup warga di sekitar kawasan industri juga harus menjadi perhatian.
“Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Kita ingin Sulteng tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau belum,” tegas Wiwik.
Ia juga menyoroti sejumlah temuan yang dipaparkan dalam forum tersebut, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap perempuan, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Wiwik meminta temuan tersebut ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan penelitian ilmiah yang komprehensif. Langkah itu diperlukan agar persoalan yang teridentifikasi dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
Ia menegaskan, perusahaan yang menjalankan aktivitas industri harus memiliki tanggung jawab sosial yang nyata. Tidak hanya berorientasi pada investasi dan produksi, perusahaan juga wajib memperhatikan risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.
Selain itu, pemerintah diminta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri. Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus disertai perhatian serius terhadap berbagai dampak sosial yang berpotensi muncul.
Menurut Wiwik, DPRD juga memiliki tanggung jawab melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan industri memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Karena itu, ia mendorong kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pembangunan industri berjalan secara berkelanjutan.
Wiwik turut menekankan pentingnya ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Perlindungan perempuan dan anak serta terciptanya lingkungan keluarga yang sehat dinilai menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan.
“Keluarga harus menjadi salah satu kekuatan utama yang kita gerakkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Kita membutuhkan keluarga yang kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan,” tuturnya.
Ia kembali mengingatkan agar kekayaan alam Sulteng tidak hanya dinikmati generasi sekarang, tetapi juga tetap terjaga untuk generasi mendatang.
“Jangan sampai kita mewariskan kekayaan alam kepada generasi mendatang, tetapi pada saat yang sama justru mewariskan persoalan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan berbagai masalah sosial. Kita ingin industri yang maju, masyarakat yang sehat, perempuan dan anak yang terlindungi, keluarga yang kuat, serta lingkungan yang tetap terjaga,” tegas Wiwik.
