LOCUSNEWS, SULTENG – Oknum Kepala Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyudin diduga melakukan pemotongan sejumlah bantuan yang diperuntukan kepada warganya.
Berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) dan program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) atau dalam bentuk sertivikat tanah.
Atas sejumlah kejanggalan itu, Ketua BPD bersama anggotanya telah melaporkan Kades ke unit Tipikor Polres Parigi Moutong.
“Pemotongan BST bervariasai jumlahnya. Bantuan Prona atau sertivikat tanah juga dimintai sejumlah uang kepada penerima,” ujar Ketua BPD Torue, Tahrin Hage, melalui sambungan telpon, Selasa (29/06/2021).
Tak hanya itu, menurut Tahrin, Oknum Kades juga disinyalir menjadi penerima BST dan beberapa oknum aparat desa.
“Kepala Desa juga dapat BST, Bedahara Desa dan termasuk Istri Kades,” ujarnya.
Terkait alasan melapor ke APH, Menurut Tahrin, dipicu oleh sikap kades yang enggan merespon informasi disampaikan BPD.
“Masyarakat menyampaikan keluhannya ke BPD. Kami sampaikan ke Kades, karena Kades biasa-biasa saja, terpaksa kami laporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Laporan itu sudah sekitar satu bulan lalu,” ungkapnya.
Kepala Desa Torue, Wahyudin membantah semua tudingan tersebut. Menurutnya, segala kegiatan dan pengurusan bantuan diserahkan kepada Kepala Dusun (Kadus).
“Sama sekali tidak ada pemotongan BST, kalaupun ada uang yang diterima oleh petugas, itu keikhlasan dari penerima bantuan. Kalau untuk batuan Prona, memang ada pemotongan sebesar Rp 250 ribu untuk biaya patok dan pengurusan administrasi, tapi sebelumnya dimusawarahkan dengan penerima,” ungkapnya.
Sementara terkait terkait bantuan BST yang diduga turut diterima istrinya, ia mengakui. Bahkan sebagian Kadus dan aparat desa juga menerima bantuan dari Kementerian Sosial tersebut.
” Iya, yang menerima BST itu atas nama istri saya. Bahakan Kadus dan aparat juga menerima tapi atas nama istri. Tapi ini bukan kemauan kami tapi masuk dengan sendirinya,” tutupnya.
Ditanya terkait sikap acu yang tidak merespon laporan BPD, Kades kembali membantah, ia malah merasa tidak pernah diinformasikan oleh BPD maupun masyarakat.
Reporter : Bambang
