LOCUSNEWS – Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan calon bupati dan wakil bupati Parigi Moutong (Parimo) M Nizar Rahmatu- Ardi Kadir.
Dengan diterimanya gutatan Bersinar (Bersama Nizar-Ardi), maka sidang sengkata Pilkada ini akan dilanjutkan pada Kamis, 23 Januari 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan pihak tergugat KPU Sulteng serta pihak-pihak terkait lainnya.
Sebelumnya, MK telah melakukan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 (PHP Pilkada 2024), dipimpin Hakim Konstitusi Arif Hidayat, Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih, pada Senin 13 Januari 2025.
Fakta ini semakin membuka mata dan hati kita, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan bernada pesimis terhadap sikap pasangan Bersinar yang menempuh upaya hukum di MK.
Gugatan ke MK perlu dilakukan pasangan Bersinar, karena bagaimana pun, upaya ini merupakan instrumen demokrasi yang diyakini akan menyelamatkan demokrasi di Kabupaten Parimo.
Apalagi dalam petitum yang dibacakan kuasa hukum Bersinar Nasrullah Jamaludin, SH ada indikasi kecurangan yang bersifat TSM dan pelanggaran undang-undang nomor 10 Tahun 2016.
Menurut hemat penulis, pertama, gugatan ke MK akan menjadi pertanggungjawaban pasangan calon nomor urut 3 terhadap suara publik yang diberikan kepada mereka. Kemudian pasangan Bersinar perlu menunjukkan upaya maksimalnya dalam memenangi Pilkada Parimo. Karena itu, berbagai prasangka kecurangan dan pelanggaran pada Pilkada Parimo perlu di uji melalui persidangan MK. Dan apa pun hasilnya nanti, itu akan menjawab berbagai prasangka terkait kecurangan Pilkada.
Kedua gugatan ke MK ini, bukan semata untuk kepentingan pasangan calon yang kalah. Sedianya pasangan nomor urut 4 sebagai pemenang Pilkada, dinilai perlu juga mendorong agar bisa menetralisir kecuragan yang timbul di masyarakat. Sebab, bila tidak dituntaskan, dikhawatirkan akan melahirkan krisis rasionalitas publik terhadap pemerintahan daerah bahkan akan berpengaruh pada legitimasi pemenang Pilkada. Kongkritnya, penyelasaian lewat jalur MK, merupakan langkah tepat untuk menyelesaikan sengketa Pilkada tanpa harus melahirkan konflik baru di tingkat masyarakat Parimo.
Jika memflashsback kontestasi Pilkada Parimo, sejak awal memang pasangan Nizar-Ardi ini dipandang sebelah mata oleh lawan-lawan politiknya, mulai dari isu yang katanya tidak bakalan dapat dukungan partai politik, hingga pandangan spektis, pemisitis dan menganggap akan sia-sia langkah dan upaya mengajukan gugatan ke MK.
Namun pada kenyataannya, semua itu terbantahkan, dari lima pasangan calon yang bertarung di Pilkada Parimo, justru pasangan Bersinarlah yang mendapatkan dukungan partai paling besar yakni PKB, HANURA, PAN dan PKS dengan 11 kursi. Begitupun soal gugatan perselisihan pemilihan kepala daerah ( PHP Kada) sedini awal disangsikan, hanya akan menghabiskan waktu, energi dan finansial, karena akan di tolak MK, namun kenyataannya gugatan itu di terima Mahkamah Konstitusi. Bagi pasangan Bersinar, upaya ini juga merupakan bagian dari menyempurnakan ikhtiar dan siap menjemput takdir.
Pada 4 Desember 2024 lalu, KPU Parimo mengumumkan hasil perhitungan suara. Adapun hasilnya pasangan Erwin Burase- Abdul Sahid, nomor urut 4 memperoleh 81.129 suara. Kemudian nomor urut 3, M. Nizar Rahmatu- Ardi Kadir, 62.872 suara. Pasangan nomor urut 2 Moh. Nur Rahmatu – Arman 33.119 suara, pasangan nomor 01, Badrun Nggai-Muslih dengan 27.667 suara, serta Amrullah S. Kasim Almahdaly dan Ibrahim A. Hafid pasangan nomor urut 5 dengan perolehan, 17.834 suara.
Penulis : Agus Gerbek
