LOCUSNEWS, PARIMO – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Erwin Burase mengancam menonjobkan pejabat eselon II yang tidak menunjukkan kinerja baik. Evaluasi akan dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja sesuai target pembangunan.
Pernyataan itu disampaikan Erwin saat melantik 18 pejabat pimpinan tinggi pratama di Auditorium Kantor Bupati Parimo, Kamis (15/10/2026). Satu jabatan, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, belum dilantik karena masih menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Putusan sengketa seleksi jabatan tersebut dijadwalkan dibacakan pada 17 November 2026.
Erwin menegaskan, pelantikan bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dibuktikan melalui kinerja. Seluruh pejabat yang dilantik juga telah menandatangani pakta integritas yang memuat komitmen menjalankan tugas sesuai ketentuan.
“Semakin tinggi jabatan yang kita terima, tentu semakin besar tanggung jawab yang diemban. Bapak-Ibu berada di pucuk pimpinan tertinggi OPD masing-masing, maka tugas ke depan tentu tidak ringan,” kata Erwin.
Dia meminta Sekretaris Daerah segera menerapkan manajemen talenta secara konsisten. Kinerja pejabat eselon II akan dipantau secara berkala, termasuk melalui evaluasi setiap tiga bulan.
Pejabat yang dinilai tidak bekerja dengan baik atau melanggar pakta integritas dapat mengalami pergeseran jabatan hingga ditempatkan dalam status non-job.
“Saya tidak meminta apa-apa selain kerja kalian. Jabatan ini tidak abadi. Saya akan terus mengawasi dan memperhatikan kinerja Bapak-Ibu sekalian. Jangan kaget jika tiba-tiba ada pergeseran, itu semata-mata demi efektivitas pembangunan,” tegasnya.
Erwin juga meminta para kepala OPD segera menyusun rencana kerja dan mempresentasikannya kepada bupati. Program yang disiapkan harus sejalan dengan visi Parigi Moutong Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan melalui Gerakan Membangun Desa.
Di tengah efisiensi anggaran, dia meminta para pejabat tidak hanya menunggu alokasi dari APBD, tetapi aktif mencari peluang program dan pendanaan dari pemerintah pusat.
Erwin mencontohkan Dinas Pendidikan yang disebut berhasil menambah 97 sekolah baru serta Dinas Kelautan dan Perikanan yang memastikan tambahan 13 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.
“Jangan menunggu bola. Cari peluang, jalin kerja sama dengan kementerian, bawa program ke Parigi Moutong agar dirasakan langsung oleh masyarakat kita, terutama yang ekonominya masih tertinggal,” ujarnya.
Sementara itu, pelantikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditunda karena proses seleksi jabatan tersebut tengah digugat di PTUN. Erwin mengatakan persoalan itu sebelumnya juga telah dibawa ke Ombudsman dan BKN, dan menurutnya pansel telah dinyatakan benar dalam kedua proses tersebut.
Meski demikian, pemerintah daerah memilih menunggu proses hukum untuk jabatan yang disengketakan tersebut.
“Kita tidak ingin menzalimi siapa pun. Meskipun proses hukum belum menghambat pelantikan lain, satu jabatan terkait sengketa kita tunda dulu. Apa pun keputusan pengadilan, itulah yang akan kita laksanakan,” kata Erwin.
Dia juga menjelaskan pembatasan lingkup peserta seleksi hingga tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada putra-putri daerah berkontribusi membangun daerahnya sendiri.
Menurut Erwin, kebijakan tersebut telah dibenarkan oleh Ombudsman dan BKN.
Erwin berharap 18 pejabat yang baru dilantik mampu bekerja secara optimal, jujur, dan bertanggung jawab.
Dia menegaskan, keberhasilan para kepala OPD akan diukur dari hasil kerja dan manfaat program yang dirasakan masyarakat Parimo.
