LOCUSNEWS,SULTENG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Parigi Moutong, menginisiasi rapat pengaturan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk kebutuhan nelayan, berlangsung di dinas setempat, Rabu, 27 April 2022.
Rapat tersebut dihadiri Kasat Polair, DANPOS AL, Pihak SPBU, nelayan pemilik usaha kapal dan penyuluh perikanan.
Kepala DKP Parigi Moutong, Moh. Nasir, ditemui usai kegiatan mengatakan, rapat tersebut dimaksudkan untuk memediasi permasalahan dialami nelayan pemilik usaha kapal yang sejauh kesulitan memperoleh BBM akibat dugaan terbitnya rekomendasi palsu yang tidak bersumber dari Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dipimpinnya.
Kata Nasir, saat ini untuk memenuhi kuota BBM kepada nelayan pihak SPBU mengacu pada rekomendasi tanpa memverifikasi keasliannya. Sehingga kebutuhan BBM nelayan tidak pernah cukup.
“Yang terjadi sekarang pihak SPBU hanya menerima rekomendasi, sementara tidak mengetahui dengan benar apakah rekomendasi itu keluar dari DKP atau tidak,” ujarnya.
Untuk itu, menurut dia, dalam mempersempit ruang gerak keluarnya rekomendasi palsu itu dalam rapat disepakati secara administrasi DKP akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemilik kapal ketika membeli BBM di SPBU.
Selain itu, DKP akan membuat daftar list nama pemilik kapal yang akan diserahkan ke pihak SPBU sebagai alat kontrol jumlah kebutuhan BBM kepada setiap pemilik kapal baik mingguan, bulanan dan tahunan.
Bahkan, pihaknya akan membentuk komunitas kelompok usaha kapal perikanan dalam satu wadah kelembagaan.
“Lembaga ini akan melalukan MoU dengan pihak SPBU untuk menetapkan kuota BBM nelayan setiap kali pengisian di Depot, sehingga nelayan tdk perlu lagi pakai rekomendasi, melainkan lembagalah yg membagi BBM ke nelayan yang masuk daftar anggota,” urainya.
Bambang
