LOCUSNEWS, PARIMO – Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Richard Arnaldo menggingatkan, dalam mengendalikan masa, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertindak humanis agar tidak berbenturan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Saya berharap anggota Satpol -PP Kabupaten Parimo lebih mengedepankan pada penanggulangan yang lebih humanis sehingga tidak berbenturan dengan pelanggaran HAM,” kata Richard Arnaldo saat penutupan Pelatihan Penanganan Anti Huru Hara (AHH) bagi Anggota Pengendalian Masa (Dalmas) Satpol PP di Aula Disdikbud, Jum’at (15/12/2023).
Dia menjelaskan, dalam setiap aksi demo kondisi masa tidak bisa ditebak, namun dengan pelatihan ini, anggota sudah dibekali bagaimana cara menghadapi masa dengan kondisi darurat.
Sebab, pelatihan tersebut bertujuan agar anggota Satpol PP Kabupaten Parimo mengetahui dan memahami secara jelas tugas dan kewajibannya sebagai aparat pemerintah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bahkan, sebagai aparat penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
“Atas tugas itu semua anggota Satpol PP harus memiliki pengetahuan, keterampilan serta dedikasi tinggi dalam menganalisis dan memecahkan masalah untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta menjaga aset pemerintah daerah,” urainya.
Richard Arnaldo menambahkan, setelah mengikuti pelatihan, diharapkan dapat mensinkronkan kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Satpol PP terutama pada pengamanan Pemilu 2024. Sehingga, jika ada permasalahan yang terkait dengan pengendalian masa, para anggota Satpol PP sudah memahami tugas masing-masing, dan apa yang akan dilakukan.
“Oleh karena itu, sangat penting bagi Satpol PP untuk selalu berkaloborasi bersama pihak Polri untuk memahami tentang pengetahuan pengendalian masa, pengendalian dan larangan petugas Dalmas dalam pelaksanaan tugas,” pungkasnya.
