LOCUSNEWS, PALU – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sulawesi Tengah, mengadukan berbagai persoalan distribusi energi di daerah itu.
Laporan itu mereka sampaikan saat pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid dan Wakil Gubernur, Reny A. Lamadjido, di ruang kerja gubernur, Kamis (17/4/2025).
Ketua Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Muhammad Abdulkadir Badjamal menyoroti masalah penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kota Palu yang semakin diperketat.
Padahal, kata dia, Kota Palu dikenal sebagai kota industri sehingga membutuhkan suplai solar yang stabil.
Abdulkadir menduga, maraknya mafia BBM yang menjual solar ke industri menjadi alasan ketatnya pengawasan di Kota Palu, bahkan di beberapa kabupaten lain.
“Kami meminta dukungan pemerintah untuk mengajukan tambahan kuota,” ungkap Abdulkadir.
Abdulkadir juga menyinggung soal ketimpangan alokasi LPG bersubsidi dan solar yang diterima Sulawesi Tengah. Ia mengungkapkan bahwa minimnya kuota menyebabkan terjadinya “rembesan” atau ketergantungan pasokan dari daerah lain.
Di Morowali misalnya, kebutuhan LPG terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah pendatang yang jauh melampaui jumlah penduduk lokal, namun hingga kini belum ada kesesuaian data yang menjadi dasar penyaluran kuota.
“Morowali bahkan mencatat over-kuota hingga lebih dari 50 persen dari jatah wilayah lain. Kota Palu juga mengalami penurunan kuota terus-menerus, padahal kelangkaan yang terjadi bukan karena distribusi semata, tapi persoalan alokasi yang tidak sesuai realita di lapangan,” ujar Abdulkadir.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid mengaku telah lebih dulu melakukan langkah strategis dengan menemui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.
Menurutnya, salah satu hasil pertemuan tersebut BPH Migas berjanji untuk membangun Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso.
“Kami sudah menghadap langsung ke BPH Migas, dan mereka sudah berkomitmen untuk bangun SPPBE di Poso. Ini langkah awal untuk memperkuat infrastruktur distribusi energi kita,” ujar Anwar.
Anwar menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang intens antara Hiswana Migas dan pemerintah daerah. Ia menilai selama ini lobi dan advokasi dari daerah masih kurang maksimal, terutama ke Kementerian ESDM dan BPH Migas.
Padahal, lanjut Anwar, dengan pendekatan yang tepat, peluang untuk mendapatkan tambahan kuota dan peningkatan fasilitas sangat terbuka.
“Kita harus membangun komunikasi yang terbuka dan saling dukung. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, begitu pun sektor swasta. Ini saatnya duduk bersama memperjuangkan kebutuhan energi rakyat Sulawesi Tengah,” tegas Anwar.
