LOCUSNEWS, PARIMO – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), melakukan pelepasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, bertempat di halaman Kantor Bupati setempat, Kamis (01/2/2024).
Diketahui, pemberian bantuan pangan dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2024 di 178 desa dengan total jumlah bantuan 4.373,9 Ton dengan jumlah masyarakat penerima manfaat sebanyak 437.390 orang.
Sementara itu, sejumlah masyarakat yang dihadirkan pada pelepasan penyaluran bantuan pangan tersebut adalah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 155 orang yang terbagi dari 2 kelurahan yakni Kelurahan Masigi dan Kelurahan Kampal.
Pj Bupati Parimo, Richard Arnaldo dalam sambutannya mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk perhatian serta dukungan pemerintah dalam menekan angka inflasi dengan bentuk bantuan pangan.
Menurutnya, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia paling utama dan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bergizi, beragam, terjangkau dan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kebudayaan masyarakat.
Ia menambahkan, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras tahun 2024 di Kabupaten Parimo dapat berdampak positif serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal itu merupakan langkah nyata di mana pemerintah bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas hidup khususnya masyarakat
Kabupaten Parimo.
“Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil, serta pemenuhan kebutuhan beras masyarakat yang meningkat. Hal ini dilakukan sebagai instrumen stabilisasi harga, serta untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan,” ungkap Richard.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parimo, Masdin melalui laporannya menyampaikan evaluasi pelaksanaan penyaluran secara teknis dilapangan akan dilakukan secara berkala melalui rapat para Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Menurut Masdin, data utama yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut adalah :
1. Data Pensasaran, Percepatan, Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (PPPKE) sebagai data utama.
2. Data Keluarga Resiko Stunting (KRS), Data Pendamping Dinas PP dan KB sebagai data pendamping.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Data Pendamping Dinas Sosial.
